Selamat Datang, Anda memasuki Zona Integritas KPPN Gorontalo Menuju WBBM
Syarat Pendaftaran User SAKTI:
- SK Penetapan Pengguna SAKTI (PDF).
- Form Pendaftaran Pengguna SAKTI (PDF dan Excel).
- Form Pendaftaran email SAKTI jika belum memiliki email SAKTI (Excel).
- Form aktivasi OTP untuk KPA, PPK, PPSPM (PDF)
Dikirimkan menggunakan email kedinasan (@sakti.mail.go.id/go.id)
- Untuk tipe Satker K/L dikirimkan ke KPPN pada link tersebut.
- Jika belum memiliki email SAKTI, KPPN akan membuatkan email SAKTI
KPA satuan kerja memiliki wewenang untuk menetapkan:
- PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
- PPSPM (Pejabat Penanda tangan SPM)
- PPABP (Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai)
Kepala Satuan Kerja memiliki wewenang untuk menetapkan:
- Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Benahara Penerimaan
- PBDK (Pengelola Basis Data Kepegawaian)
KPA/Kepala Satker menyampaikan SK (Surat Keputusan) penetapan KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, PPABP, PBDK dan pejabat pengganti kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN. Dalam hal terjadi pergantian pejabat tersebut, di awal tahun atau dalam tahun anggaran berjalan, KPA/Kepala Satker menyampaikan SK atau perubahan SK kepada KPPN.
Dalam rangka menjaga tata Kelola dalam pelaksanaan APBN, Pejabat Perbendaharaan harus memenuhi standar kompetensi. Standar kompetensi bagi PPK dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kompetensi “PNT (PPK Negara Tersertifikasi). Standar kompetensi bagi PPSPM dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kompetensi “SNT (PPSPM Negara Tersertifikasi). Standar kompetensi bagi Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kompetensi “BNT (Bendahara Negara Tersertifikasi).
SIMASPATEN
Untuk para Calon atau sedang menjabat PPK, PPSPM, dan Bendahara dapat mengakses atau menggunakan aplikasi Simaspaten, maka pengguna harus sudah dibuatkan akun oleh operator yang berwenang atau disebut sebagai user admin satker. Formulir ini digunakan untuk menyampaikan form pendaftaran user admin satker. Pegawai atau pejabat yang diangkat sebagai admin Satker adalah PNS, anggota POLRI atau Parjurit TNI yang mengurusi bagian kepegawaian satuan kerja.
E-JAFUNG
Untuk para peserta Calon atau Pegawai yang sedang menjabat Jabatan Fungsional dapat mengakses atau menggunakan aplikasi E-jafung, maka pengguna harus sudah dibuatkan akun oleh operator yang berwenang atau disebut sebagai user admin satker. Formulir ini digunakan untuk menyampaikan form pendaftaran user admin satker. Pegawai atau pejabat yang diangkat sebagai admin Satker adalah PNS, anggota POLRI atau Parjurit TNI yang mengurusi bagian kepegawaian satuan kerja.
LAPORAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN
LAPORAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN
LAPORAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN
LAPORAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN
LAPORAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN
Digitalisasi pengelolaan keuangan APBN yang sedang dijalankan oleh pemerintah diharapkan mendorong akselerasi percepatan budaya transaksi nontunai (cashless) pada Satker Kementerian Negara/Lembaga. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk memitigasi risiko penyimpangan dalam pengelolaan kas yang dapat menimbulkan kerugian
negara. Implementasi digitalisasi pengelolaan keuangan APBN dalam bentuk digital payment (digipay), Cash Management System (CMS), dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Disisi lain, rekening virtual milik Satker Kementerian Negara/Lembaga dapat dioptimalkan dalam rangka mendorong Bendahara Pengeluaran Satker dalam meningkatkan transaksi
nontunai melalui penggunaan Cash Management System (CMS) rekening virtual dan mengurangi kas tunai di brankas untuk kebutuhan transaksi tunai.
Maksud dan Tujuan
- Mendorong Satker agar mengoptimalkan penggunaan transaksi nontunai melalui penggunaan Digipay Satu, CMS, dan KKP untuk mengurangi kas tunai di brankas untuk kebutuhan transaksi tunai.
- Mendorong pihak bank sebagai pemilik produk lebih peduli terhadap permasalahan CMS dan KKP sehingga bisa diimplementasikan dengan baik oleh pihak satker.
Satker memprioritaskan penggunaan CMS dan KKP dalam bertransaksi menggunakan uang persediaan. Adapun target penggunaan CMS untuk satker adalah sebesar 70%. Sedangkan penggunaan KKP ditargetkan minimal satu kali transaksi per bulan.
Satker menekan transaksi tunai seminimal mungkin, baik yang transaksi melalui teller maupun kartu debit/ATM.
Pihak Bank tempat satker membuka rekening agar menyampaikan laporan bulanan implementasi CMS dan KKP kepada Kepala KPPN dengan tembusan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo setiap bulan paling lambat 3 (tiga) hari kerja pada awal bulan berikutnya sesuai format lampiran.
Satker pengelola APBN yang memiliki uang persediaan agar melaporkan implementasi Digipay Satu, CMS, dan KKP kepada KPPN mitra kerjanya dengan tembusan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo setiap bulan paling lambat 3 (tiga) hari kerja pada awal bulan berikutnya sesuai format.
PENYAMPAIAN LAPORAN KKP (KARTU KREDIT PEMERINTAH)
Ketentuan Pelaporan:
- KPA menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKP tingkat satuan kerja secara triwulanan.
- Laporan dimaksud disampaikan kepada KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah periode triwulanan berakhir.
- Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKP tingkat satuan kerja dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-12/PB/2022.
PENYAMPAIAN SKPP PENSIUN / SKPP PINDAH
Ketentuan SKPP:
- Setelah melakukan persetujuan dan menandatangani SKPP, KPA melakukan permintaan pengesahan SKPP ke KPPN disertai pengiriman data dokumen pendukung melalui link formulir di bawah ini, dan ADK SKPP, ADK kelengkapan SK/ADK SK dikirim secara sistem melalui aplikasi gaji modul Satker ke aplikasi gaji modul KPPN.
- Permintaan pengesahan SKPP ke KPPN sekaligus merupakan permintaan penonaktifan data supplier.